Kalimantan Timur, adalah tempat yang di rasa cocok untuk pelebaran sayap KOMISI HUKUM & INFORMASI BELA NEGARA RI. Disamping menjadi salah satu propinsi yang berbatasan dengan negeri tetangga, potensi Illegal Minning, Illegal Logging, Illegal Oil pun masih sangat tinggi. Tak jarang di back up oleh oknum aparat negara, inilah yang menjadi salah satu unsur terpanggilnya jiwa bela negara oleh pendiri KOMISI HUKUM & INFORMASI BELA NEGARA RI.

VISI KOMISI HUKUM & INFORMASI BELA NEGARA RI :

Sebagai wadah untuk menghimpun putra-putri bangsa yang bertanggung jawab untuk menjadi manusia yang berkepribadian Pancasila dan berwatak luhur sehingga terbentuk kader pemimpin bangsa yang berpotensi dan berjuang demi kepentingan bangsa dan negara.

MISI KOMISI HUKUM & INFORMASI BELA NEGARA RI :

Membantu Pemerintah dalam hal mempertahankan pertahanan dan keamanan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di segala bidang, termasuk yang  merugikan keuangan negara.

Penegakan supremasi Hukum adalah dasar pemikiran untuk tetap berada di jalur Hukum,  Disamping itu dalam pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menegaskanbahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Pasal 30 ayat ayat 2 UUD 1945 “usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sishankamrata oleh TNI, Polri sebagai kekuatan uatama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.

Dasar tersebut diatas yang menjadi landasan bela negara KOMISI HUKUM & INFORMASI BELA NEGARA RI, apalagi ditengah situasi tegang antara Indonesia dan Malaysia. Personel KOMISI HUKUM & INFORMASI BELA NEGARA RI, apabila diperlukan pun siap berada digaris depan demi menjaga kehormatan bangsa dan negara. Indonesia memang memiliki banyak potensi, salah satunya adalah TKI. Malaysia memiliki satu wilayah perkebunan yang 90 % pekerjanya adalah TKI yang apabila Pemerintah Indonesia menarik para pekerja tersebut apa yang akan terjadi, lumpuh. Malaysia seharusnya bersukur banyak kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah dan bangsa Indonesia, jika tidak bertetangga dengan baik, apakah ingin perang??

Bukannya ingin memprovokasi, tetapi jika kondisi ini dibiarkan bukan hal yang tidak mungkin Indonesia akan kehilangan harga diri di muka internasional. Bukan hanya malaysia yang mulai mencabik-cabik Indonesia, banyak pihak yang seolah ingin mengoyak kedaulatan Indonesia. Salah satunya dengan memasukkan Intel-intelnya ke Indonesia, memprovokasi beberapa wilayah potensial untuk memisahkan diri. Seperti Timor-timur yang memilih untuk lepas dari Indonesia, Siapadan, ligitan, yang sudah di klaim oleh malaysia, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Operasi Papua Merdeka (OPM), konflik di Sampit, Ambon, Poso, serta banyak peristiwa lain yang merongrong kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Selain itu kemunculan ajaran-ajaran sesat yang memicu perpecahan, pertikaian antar kelompok agama, serta munculnya nabi-nabi baru ditengah-tengah masyarakat telah memecah belah suasana damai dalam masyarakat. Pejabat korup pun semakin meraja lela, hukuman yang ringan tidak menimbulkan efek jera bagi para koruptor. Sepertinya Indonesia adalah negara para Koruptor, jika ini dibiarkan Indonesia akan hancur dengan sendirinya karena rakyatnya tak lagi bersatu.

Campur tangan pihak asing didaerah konflik, seperti Papua kian memperburuk keadaan.  Banyak pihak asing yang menginginkan Papua lepas dari NKRI, tidak ketinggalan Malaysia pun menyusupkan Intelijennya di kebun sawit milik pengusaha malaysia. Mereka terus mengawasi dan mengukur seberapa dalam kekuatan Indonesia saat ini, mungkin karena merasa lebih kuat, Malaysia menjadi sombong dan congkak. Sehingga berani mengobok-obok kedaulatan NKRI, apa yang dilakukan Indonesia???………

Terus membina hubungan Diplomatik dengan Malaysia, takutkah Pemerintah Indonesia??? Atau sudah hilang semangat juangnya??? Jika demikian pemikiran Indonesia, sungguh suatu kekeliruan karena jiwa Bela Negara tetap ada dalam diri anak bangsa Indonesia. Intelijen Singapura yang membonceng agen-agen israel juga masuk ke Indonesia, mereka banyak melatih intelijen Indonesia, bahkan Singapura meminta tempat di Baturaja, Sumsel sebagai tempat latihan berperangnya. Kekuatan Islam di Indonesia menjadi sasaran untuk dipecah belah, bersama intelijen Amerika mereka memasuki kelompok-kelompok Islam yang akhirnya memunculkan banyak ajaran-ajaran sesat. Singkatnya, Indonesia sedang di aduk-aduk kekuatan asing baik intelijennya maupun Pemerintah asing melalui bantuan lunaknya yang menjerat Indonesia. Saat ini sedang terjadi Agresi intelijen asing di Indonesia secara besar-besaran, sedangkan peranan intelijen Indonesia saat ini lebih banyak menutup telinga dan mata, pura-pura tidak tahu akan aksi brutal mereka.

Jika ini terus dibiarkan, tak kan lama lagi Indonesia akan segera runtuh, bangsa ini akan berkeping-keping dan terpecah belah. Apakah semangat juang dan bela negara anak bangsa juga hilang ditelan waktu atau hanya sebagai penonton saja??? Seperti Pemerintah Indonesia saat ini.

BELA NEGARA & RAKYAT TERLATIH

Dalam Undang-Undang No. 56 Tahun 1999 tentang rakyat terlatih :

Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa : Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Pasal 2, Rakyat terlatih dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya dan kekuatan tangkal bangsa dan negara, membantu Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Berikut beberapa dasar Hukum dan Peraturan wajib bela negara :

1. Tap MPR No. VI Tahun 1973 tentang Konsep wawasana nusantara dan keamanan nasional.

2. Uundang-Undang No. 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat.

3. Undang-Undang No. 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok Hankam Negara RI, diubah oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1988.

4. Tap MPR No. VI tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri.

5. Tap MPR No. VII tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri.

6. Amandemen UUD 1945 pasal 30 dan pasal 27 ayat 3.

7. Undang-Undang no. 3 tahun 2000 tentang pertahanan negara.

Atas dasar tersebut diatas, serta berbekal jiwa bela negara maka terbentuklah KOMISI HUKUM & INFORMASI BELA NEGARA RI, yang bertujuan untuk bela negara dan bangsa. Adapun komponen dalam KOMISI HUKUM & INFORMASI BELA NEGARA RI adalah :

1. Personil Hukum :

Terdiri dari orang-orang yang berkompeten dalam hal pembelaan hukum baik di luar maupun di dalam persidangan. Personil

hukum juga terdiri atas para profesional hukum.

2. Laskar Bela Negara RI :

Prajurit Bela Negara yang dibekali kemampuan untuk pengamanan bela negara apabila sewaktu-waktu Negara membutuhkan, dan sanggup

berdiri di garis depan demi NKRI dengan semboyan yang sama dengan TNI yaitu NKRI adalah harga mati. Prajurit bela negara dilatih oleh

Militer yang handal (TARGATI), yang kinerja serta ke profesionalannya tidak diragukan.

3. Intelijen Bela Negara RI :

Anggota Intelijen bela negara RI adalah orang-orang terlatih baik dalam bidang sandi, IQ,  maupun fisik. yang gerakannya tidak bisa terdeteksi

oleh siapapun, karena Anggota Intelijen bela negara RI menjaga kerahasiaan informasi adalah nyawa. Bagi seorang anggota Intelijen bela

negara RI, ia adalah seorang intelijen profesional yang harus mampu mengambil keputusan atas sebuah informasi dengan cepat. Ia bisa menjadi

mata telinga pimpinan, bagi informasi-informasi rahasia, tetapi ia juga harus mampu menjadi mata telinga rakyat, bagi informasi-informasi

publik. Anggota Intelijen Bela Negara RI adalah seorang intelijen yang handal.

Kedudukan Personil Hukum, Laskar Bela Negara RI, Anggota Intelijen Bela Negara RI

dengan personil TNI, Polri atau instansi pemerintah lainnya.

Sebagai organisasi yang sah dan memiliki arah spesifik yaitu dibidang arus Hukum dan informasi maka seorang anggota KOMISI HUKUM & INFORMASI BELA NEGARA RI bertugas untuk pimpinannya. sama halnya dengan seorang abdi negara baik militer maupun non militer yang bertugas untuk pimpinannya. Ia tidak memiliki kaitan satu sama lainnya, yang terkait adalah kerja sama dan bekerja demi bangsa dan negara.

Dan sebagai organisasi yang sah, anggota KOMISI HUKUM & INFORMASI BELA NEGARA RI, telah melakukan kordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait agar dapat mendukung kinerja dan tugas-tugas dalam organisasi. Setiap anggota adalah sah sebagai anggota organisasi kemasyarakatan yang sah dan berhak menggunakan atribut, seragam, dan identitas-identitas organisasi lainnya tanpa rintangan dari pihak manapun. Dengan catatan bahwa, anggota KOMISI HUKUM & INFORMASI BELA NEGARA RI tidakm melakukan penyimpangan hukum serta meresahkan masyarakat.

Tugas Anggota

KOMISI HUKUM & INFORMASI BELA NEGARA RI

Selain klasifikasi tugas diatas, seorang anggota KOMISI HUKUM & INFORMASI BELA NEGARA RI juga harus peka terhadap kondisi bangsa dan negara. Mengingat dewasa ini Indonesia di dera berbagai ancaman dan masalah baik didalam negeri maupun dari luar negeri, karena utuh atau tidaknya NKRI tidak hanya mendapat gangguan dari pihak luar namun perpecahan antar saudara pun bisa menjadi penyebabnya.

Ancaman dari pihak luar dapat di hadapi dengan :

1. Pembekalan mental spiritual dikalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan

norma-norma yang berlaku di Indonesia.

2. Upaya peningkatan rasa cinta tanah air (patriotisme) melalui penghayatan dan pemahaman sejarah perjuangan bangsa.

3. Pengawasan yang ketat seperti eksploitasi sumber daya alam Indonesia serta terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

4. Untuk menghadapi potensi agresi militer dari luar peranan Angkatan bersenjata RI tidak bisa di remehkan, namun sebagai komponen

pendukung, Rakyat pun wajib bela negara.

Ancaman dari dalam negeri :

Meskipun banyak pihak menyatakan bahwa sesuatu yang mustahil suatu Negara akan di rongrong oleh rakyatnya sendiri, namun hal ini tetaplah harus di waspadai yaitu :

1. Disintegrasi bangsa, melalui gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap

kebijakan pemerintah pusat.

2. Keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran HAM yang pada gilirannya dapat menyebabkan huruhara /

kerusuhan massa.

3. Potensi konflik antar golongan/kelompok baik akibat perbedaan pendapat dalam masalah politik maupun SARA.

4. Upaya penggantian Ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang ekstrim atau tidak sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa

Indonesia.

5. Makar / Penggulingan Pemerintah yang sah dan konstitusional.